Wacana Embargo Mudik Lebaran 2020 Masih Simpang Siur, Kemenhub: Ada Kemungkinan
TRIBUNNEWS.COM - Wacana larangan mudikLebaran 2020 yang sebelumnya digaungkan Pemprov, kini kembali bergulir.
Larangan mudikLebaran 2020 ini kembali digaungkan Pemprov lewat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Padahal, pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa mudikLebaran 2020 tahun ini masih diperbolehkan.
"Ada kemungkinan larangan mudik dikerjakan pemerintah. Apalagi libur nasional diakomodir akhir 2020 saat pergantian tahun baru," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi dalam video conference, Jumat (17/4/2020).
Baca: Wanita Ini Dihujat Setelah Pamer Bisa Mudik Karena Punya Koneksi Orang Dalam
Baca: Nekat Mudik ke Timor Leste, 7 Mahasiswa Positif Corona Sempat Makan di NTT Sampai Warungnya Dicari
Rencananya, pembahasan larangan mudik akan dipimpin segera oleh Menteri Perhubungan Ad InterimLuhut Binsar Pandjaitan.
Kendati demikian, larangan mudik diambil sebagai langkah skenario terburuk.
"Pak Luhut minta kepada dirjen kalau sampai ada mudik dilarang, skema kita tampaknya apa. Itu (Soal tingkat penyebaran virus corona) Kemenkes domain-nya," kata Budi.
Beberapa hari sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Rapel Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tak ada larangan mudikLebaran 2020.
Tujuannya, agar roda ekonomi bisa tapi berjalan kondusif. Pertimbangan itu diambil setelah melihat penerapan karantina di berbagai Kompatriot dalam penanggulangan Covid-19.
Baca: 20 Juta Orang Berencana Mudik Lebaran di Tengah Pandemi Covid-19, 31 Persen di Antaranya Warga Jakarta
Baca: Pemerintah Buka Lagi Opsi Pelarangan Mudik Lebaran Tahun Ini
Menurutnya, kebijakan lockdown bisa membuat pekerja sektor informal kehilangan pendapatan.
§
"Pertimbangan penting kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik. Katakan kita lockdown, di India, Malaysia, di China itu juga cuma di Hubei. Makanya dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden," ujar Luhut, Kamis (2/4/2020).
"Dan Kepala Negara lebih jernih, kalau itu dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat terbawah. Tapi kalau kita bisa disiplinkan masyarakat dan bantuan media berikan berita yang pas, dan jaga jarak, maka itu sangat membantu," lanjut Luhut.
Dikatakan Luhut, Pemprov tengah menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) sebagai kompensasi bagi masyarakat yang memilih menambah mudik.
Pemerintah juga tengah mengkaji memindahkan libur nasional Lebaran ke hari lain.
Sebatas Imbauan
Meski tak ada larangan mudik, pemerintah provinsi terus mengimbau masyarakat tidak pulang kampung saat Lebaran.
Mengingat potensi tinggi akan penularan wabah virus corona.
"Jadi yang pertama pertimbangan utamanya, dari tadi menjawab pertanyaan tadi, orang kalau dilarang pun mau mudik saja."
"Jadi kami imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik Belum pasti bawa penyakit. hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di kepala daerah bisa meninggal, bisa keluargamu," kata dia.
Baca: Survei SMRC: 31 Persen Warga DKI DKI Jakarta Berencana Mudik Saat Wabah Corona
Baca: Ganjar Berikan Bantuan Kepada Warga Jateng yang Tidak beradab Mudik dan Bertahan di Jakarta, Ini Syaratnya
Sementara itu, berdasarkan survei yang dikerjakan Katadata Insight Center (KIC) kepada 2.437 responden di 34 pemerintah provinsi, sebanyak 63 persen menyatakan tak akan mudik pada tahun ini.
§
Namun, terdapat 12 persen responden yang menyampaikan tetap akan mudik meski pandemi Covid-19 tengah melanda.
Lalu, 21 persen responden lainnya belum mengambil keputusan dan 4 persen lainnya telah pulang kampung duluan.
Berdasarkan data di 2019 lalu, jumlah pemudik sebesar 18,3 juta orang.
Artinya, 12 persen dari 18,3 juta orang berjumlah sekitar 3 juta masyarakat yang akan tetapi mudik di tahun ini.
Direktur Riset Katadata Insight Center Mulya Amri menyampaikan, penting untuk diperhatikan mereka yang menyatakan bakal tetapi mudik, serta mereka yang belum mengambil keputusan.
Baca: Pria Positif Corona Nekat Mudik dan Main Voli di Kampung, Ngaku ke Keluarga Sudah Sembuh
Baca: Tak cuma Mudik ke Korea, Shin Tae-yong Juga Kritisi Buruknya Penanganan Pandemi Corona di Indonesia
Berdasarkan data survei tersebut, mereka yang telah mudik terlebih dahulu didominasi kelompok mahasiswa/pelajar sebanyak 39,4 persen.
Lalu, diikuti karyawan swasta sebesar 23,1 persen.
Mereka yang telah mudik lebih dulu ini mulai mudik pada periode 1-5 Maret 2020 dan mencapai puncaknya pada periode 16-20 Maret 2020 saat Kepala Negara Joko Widodo mengeluarkan seruan untuk belajar, bekerja dan beribadah di rumah.
Selain mahasiswa dan karyawan swasta, cukup banyak pedagang kecil atau kaki lima, karyawan toko, warung Hewan pemakan daging, dan buruh pabrik yang sudah mudik Berlebihan awal.
Sementara itu, dari yang tetap ingin mudik pada masa Lebaran nanti, kelompok terbanyak adalah karyawan swasta sebesar 35,6 persen, PNS/ASN 23,4 persen dan pelajar/mahasiswa 11 persen.
§
Hampir segala (96,1 persen) dari responden yang akan mudik menyatakan akan menemui kerabat di kampung halaman yang berusia di atas 45 tahun.
Baca: Mudik ke Semarang Saat Pandemi Corona, Pemudik Wajib Lapor Barcode Aplikasi Sidatang
Baca: UPI Larangan Dosen dan Tenaga Pendidik Mudik di Tengah Pandemi Corona
Usia tersebut merupakan kelompok rentan di Indonesia jika tertular virus corona.
Lewat survei ini juga diketahui Salah tujuan para calon pemudik. Pemudik asal Jakarta terbanyak akan ke Jawa Tengah (35 persen), Jawa Barat (18,3 persen) dan Jawa Timur (11,7 persen).
Kemudian, pemudik asal Jawa Barat terbanyak menuju ke Jawa Tengah dan kota/kabupaten lain di Jawa Barat. Sedangkan pemudik dari Jawa Tengah Kesamaan mudik antar kabupaten/kota di propinsi tersebut.
Para calon pemudik ini Kesamaan menggunakan kendaraan pribadi (47,3 persen) diikuti Berhubungan dengan pesawat terbang.
"Pemerintah pusat dan daerah perlu memberi perhatian pada daerah-daerah Salah tujuan mudik ini," kata Mulya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/4/2020).
Dari responden yang menyatakan tidak mengurangi mudik, 54,6 persennya menyatakan keputusan itu diambil karena mengikuti himbauan pemerintah provinsi untuk tidak mudik demi mencegah penyebaran virus corona, serta takut jika kepulangan mereka akan ikut membawa virus (30,2 persen).
"Ini memamerkan bahwa seruan pemerintah cukup efektif didengar masyarakat, sehingga pesan ini perlu terus disampaikan Berhubungan dengan cara-cara yang tepat," ujar Mulya.
Baca: Wabah Virus Corona Masih Melanda, Hasil Survey Lebih dari 50% Masyarakat Tetap Ingin Mudik Lebaran
Baca: Fadli Zon Pertanyakan Sikap Pemerintah yang Masih Tarik Ulur soal Larangan Mudik
Survei mengenai mudik ini dikerjakan secara online oleh Katadata Insight Center dan berhasil menjaring 2.347 responden pengguna internet di Indonesia.
Adapun kelompok usia respondennya, yakni 17-29 tahun (37,8 persen), 30-40 tahun (30,3 persen), 41-50 tahun (24 persen), 51-60 tahun (6,7 persen) dan diatas 60 tahun (1,2 persen).
Perbandingan macam kelamin perempuan dan laki-laki dalam survei ini 53:47.
Dari segi status sosial ekonomi (SES), responden terbanyak memiliki status C, D, E (42,6 persen), disusul A (33 persen), dan B (24,4 persen).
Survei perilaku mudik ini dikerjakan secara online pada 29-30 Maret 2020, sebelum Restriksi Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di DKI Jakarta dan sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan larangan mudik bagi karyawan negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri pada 9 April 2020.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com Berhubungan dengan judul Keputusan di Tangan Luhut, Larangan Mudik Lebaran Masih Simpang Siur
(Kompas.com/Muhammad Idris)
Artikel ini telah ditampilkan oleh www.tribunnews.com dengan judul Wacana Larangan Mudik Lebaran 2020 Masih Simpang Siur, Kemenhub: Ada Kemungkinan - Tribunnews.com.
Silahkan share jika bermanfaat.
powered by Blogger News Poster
0 Comments